JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab), Dipo Alam, menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat mendukung kegiatan usaha kelapa sawit yang lestari.
"Presiden SBY sangat mendukung kegiatan usaha kelapa sawit yang lestari," kata Seskab, Dipo Alam di Jakarta, sore ini.
Menurut Dipo, Presiden menyatakan bahwa dirinya selalu membela kepentingan pengusaha dan industri nasional, termasuk usaha kelapa sawit yang kerap mendapat kritik dari kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional terkait tudingan dampak negatif perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan.
Selain mendukung usaha kelapa sawit lestari, Presiden juga mengharapkan GAPKI dapat menertibkan para anggotanya yang melanggar berbagai peraturan termasuk peraturan di bidang lingkungan.
"Presiden juga meminta kepada GAPKI dapat melakukan langkah-langkah peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit, serta penegakan aspek compliance kepada para anggotanya," imbuh Dipo.
Sementara, terkait masalah tata ruang, Presiden mengarahkan agar aspek hubungan pusat dan daerah, pertumbuhan serta aspek lainnya menjadi perhatian GAPKI. Presiden juga memberikan arahan agar GAPKI memperhatikan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
Sedangkan untuk permasalahan PPN produk primer dan mekanisme restitusi impor, Presiden SBY sangat memahami keberatan GAPKI sehingga masukan-masukan GAPKI akan menjadi pertimbangan dalam perbaikan regulasi perpajakan.
"Yang terpenting, yang harus diperhatikan adalah masalah compliance dalam pembayaran pajak secara tepat waktu. Jika ini bisa berjalan dengan baik, maka kegiatan usaha kelapa sawit lestari bisa dipastikan dapat berjalan dengan lancar juga," tandasnya.
"Presiden SBY sangat mendukung kegiatan usaha kelapa sawit yang lestari," kata Seskab, Dipo Alam di Jakarta, sore ini.
Menurut Dipo, Presiden menyatakan bahwa dirinya selalu membela kepentingan pengusaha dan industri nasional, termasuk usaha kelapa sawit yang kerap mendapat kritik dari kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional terkait tudingan dampak negatif perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan.
Selain mendukung usaha kelapa sawit lestari, Presiden juga mengharapkan GAPKI dapat menertibkan para anggotanya yang melanggar berbagai peraturan termasuk peraturan di bidang lingkungan.
"Presiden juga meminta kepada GAPKI dapat melakukan langkah-langkah peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit, serta penegakan aspek compliance kepada para anggotanya," imbuh Dipo.
Sementara, terkait masalah tata ruang, Presiden mengarahkan agar aspek hubungan pusat dan daerah, pertumbuhan serta aspek lainnya menjadi perhatian GAPKI. Presiden juga memberikan arahan agar GAPKI memperhatikan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
Sedangkan untuk permasalahan PPN produk primer dan mekanisme restitusi impor, Presiden SBY sangat memahami keberatan GAPKI sehingga masukan-masukan GAPKI akan menjadi pertimbangan dalam perbaikan regulasi perpajakan.
"Yang terpenting, yang harus diperhatikan adalah masalah compliance dalam pembayaran pajak secara tepat waktu. Jika ini bisa berjalan dengan baik, maka kegiatan usaha kelapa sawit lestari bisa dipastikan dapat berjalan dengan lancar juga," tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar